Formappi Mengkritik Komisi I DPR Karena Gelar Raker Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik Komisi I DPR yang menggelar rapat kerja (Raker) yang berlangsung tertutup pada Senin (26/9).
Raker Komisi I DPR RI bersama Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, serta pejabat yang mewakili KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo itu mengagendakan perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2021 dan Rancangan Pembahasan RAPBN 2023.
Raker tersebut merupakan kelanjutan rapat pada Senin (5/9) yang sempat tertunda proses pengesahannya di tingkat Komisi I DPR karena melebarnya pembahasan. Termasuk pernyataan kontroversial anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan.
Menurut Lucius, rapat saat itu sempat heboh karena pernyataan Effendi tersebut. Keinginan untuk melakukan rapat tertutup mendapat protes dari Effendi dan akhirnya diputuskan rapat dilakukan secara terbuka.
Namun, Lucius menyayangkan rapat Komisi I DPR pada Senin (26/9) hari ini justru dilakukan secara tertutup.
Awalnya, rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid ini masih memperbolehkan masyarakat termasuk wartawan untuk meliput jalannya rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPR RI yang terletak di lantai 2 Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut sempat disiarkan langsung melalui TV Parlemen.
Namun, setelah membacakan agenda Raker, Ketua Komisi I DPR menanyakan kepada peserta rapat kerja.
"Sebelum saya buka, saya tanyakan dahulu kepada forum rapat kerja, apakah rapat ini dibuka dengan sifat tertutup atau terbuka?” tanya Meutya Hafid.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengkritik penyelenggaraan Komisi I DPR karena menggelar Rapat tertutup dengan Menhan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.
- Wakil Panglima TNI Berpangkat Bintang 4, Jenderal Agus: Kandidat Sudah Disiapkan
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- Menhan Sjafrie Mengusulkan Tunjangan Operasi Prajurit TNI Naik 75 Persen
- Rapat Bareng Menhan, Legislator Ungkit Utang Triliunan TNI AL
- Perkuat Sinergisitas, Panglima TNI Terima Kunjungan Ketua BPK RI
- Panglima TNI Jenderal Agus dan KSAD Jenderal Maruli Terima Wing Kehormatan Penerbang Kelas I TNI AU