Formappi Mengkritik Komisi I DPR Karena Gelar Raker Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI

Formappi Mengkritik Komisi I DPR Karena Gelar Raker Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI
Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa,dan Kepala Staf Angkatan, termasuk KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR dengan agenda penyampaian rancangan jadwal pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2021 dan Pembahasan RAPBN 2023 di ruangan Komisi I DPR, Senin (26/9). Proses pelaksanaan rapat berlangsung tertutup. Foto: Tangkapan layar TV Parlemen

Pertanyaan tersebut dijawab kompak oleh anggota Komisi I DPR, termasuk Menhan untuk menggelar rapat bersifat tertutup.

"Baik. Rapat dibuka dengan sifat tertutup," kata Meutya Hafid sembari mengetuk palu rapat.

Selanjutnya, Meuty mempersilakan yang bukan peserta rapat untuk meninggalkan ruangan.

"Dengan demikian, kami mohon kepada pihak yang bukan peserta rapat untuk meninggalkan ruangan," kata Meytia, lalu menskor rapat selama 30 detik.

Rapat Kerja Mesti Terbuka

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan rapat kerja Komisi I DPR seharusnya berlangsung secara terbuka. Hal ini penting agar memungkinkan publik mengetahui kondisi internal kementerian/Lembaga.

“Dengan rapat terbuka, publik bisa berpartisipasi mengikuti jalannya rapat. Publik jadi tahu ada persoalan disharmoni di internal TNI,” kata Lucius di Jakarta, Senin (26/9).

Lucius menilai selalu ada manfaat di balik desakan rapat terbuka di DPR, yaitu agar publik mengetahui apa yang dibicarakan karena masyarakat berhak tahu apa yang terjadi.

Peneliti Formappi Lucius Karus mengkritik penyelenggaraan Komisi I DPR karena menggelar Rapat tertutup dengan Menhan, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News