FPDIP Ancam Beberkan Kasus Lain

JAKARTA – Seolah tak rela Megawati dituding sebagai pihak yang bertanggungjawab dalampenjualan gas Tangguh ke China, Fraksi PDIP di DPR mengancam akan membuka kasus-kasus korupsi lainnya. Ketua Fraksi PDIP di DPR, Tjahjo Kumolo meminta agar masalah gas Tanggu tidak lagi dipolitisir terus-menerus.

''Saya jamin, Bu Mega bersih. Pak Purnomo masih hidup, Menkonya masih ada semua, keputusan ada pada rapat kabinet, pasti dibahas dalam rapat kabinet terbatas dan rapat kabinet paripurna,'' ujar Tjahjo di gedung DPR RI, Selasa (2/9).

Menurut bekas politisi Golkar itu, jika pemerintah saat ini masih mempolitisir penjuala gas Tangguh dengan menuding Megawati sebagai pihak yang bertanggungjawab, maka kasus-kasus penyimpangan lain yang tidak diungkap secara transparan sudah seharusnya mestinya juga diungkap. "Misalnya jaringan pembangunan jalan tol, perkara saham Chandra Asri, Bank Mandiri dan lain-lain. Fraksi PDI-P akan membuka kasus-kasus itu dalam waktu dekat," ucap Tjahjo.

Menurutnya, sudah seharusnya Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjelaskan secara trnasparan tentang kontrak LNG Tangguh. Tjahjo mendesak Purnomo memaparka secara terbuka tentang proses terjadinya kontrak dan buka klausul perjanjiannya. "Termasuk berapa harga gas dunia saat itu sehingga kasusnya tidak dipolitisir," tandasnya.

Sementara Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, upaya mempolitisir masalah penjualann gas Tangguh merupakann hal aneh. Alasannya, pemerintahan SBY-JK juga sudah lakukan renegosiasi kontrak LNG Tangguh tanggal 27 Juni 2006.

"Jadi, kontrak yang ditandatangani itu sudah terminated. Ini kan aneh, kontrak yang berlaku basisnya 27 Juni. Kontrak itu dibuat pemerintah dan sekarang dikritik sendiri,'' tegas Bambang Wuryanto.

Ditambahkan, tentang potensi kerugian sebesar Rp 750 triliun sebenarnya adalah hasil renegosiasi kontrak yang ditandatangani pemerintahan SBY. ''Itu ada kontraknya, dokumennya ada di Komisi VII DPR, kita sudah baca semua itu,'' katanya.(ara/JPNN)