FPDIP Tagih Janji Pemerintah Beresi Infrastruktur

Tjahjo juga mencermati bahwa selama ini tidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam masalah infrastruktur. "Pemerintah itu satu, tak dilihat pusat atau daerah. Artinya ini persoalan tak ada koordinasi," ucapnya.

Kegagalan pemerintah memenuhi janjinya itu juga bisa dilihat dari tidak meratanya pembangunan. Tjahjo menyebut adanya kesenjangan alokasi keuangan pusat dan daerah sebagai bukti tidak meratanya pembangunan.

Seharusnya, kata Tjahjo yang juga Sekjen PDI Perjuangan itu, ukuran penetapan dana jangan hanya karena jumlah penduduk saja. "Tapi juga harus dilihat luas wilayahnya. Alokasi anggaran untuk Kabupaten Bogor dengan Maluku jelas sangat jauh berbeda. Padahal kalau lihat kondisi wilayahnya jauh," ulasnya.

Sementara APBD DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai Rp 66 triliun dalam 3 tahun terakhir, dianggap Tjahjo tak banyak membawa dampak dalam hal infrastruktur. "DKI adalah contoh anggaran besar termasuk dalam hal infrastruktur yang tak banyak membawa hasil," tudingnya.