JPNN.com

Fraksi PAN DPR Tolak Dites Corona, Prof Zainuddin: Rakyat Harus Didahulukan

Senin, 23 Maret 2020 – 23:14 WIB
Fraksi PAN DPR Tolak Dites Corona, Prof Zainuddin: Rakyat Harus Didahulukan - JPNN.com
ILUSTRASI. Covid-19 Coronavirus. Foto: Pixabay.com

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI menolak untuk melakukan rapid test untuk memastikan infeksi virus corona, baik kepada anggota maupun keluarganya.

Anggota Fraksi PAN DPR RI Prof Zainuddin Maliki mengatakan fraksinya memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan. Di tengah situasi seperti ini, semua pihak juga harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.

“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," ucap Prof Zainuddin kepada jpnn.com, Senin malam (23/3).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, ini meyakini ada perasaan tidak enak di kalangan teman-teman anggota dewan. Apalagi, rencana rapid test tersebut bukanlah kebijakan formal DPR.

"Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," tegas Anggota Komisi X DPR ini.

Atas dasar itu, kata Prof Zainuddin, sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu, akan lebih baik jika lembaga legislatif fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.

“Kalau mau mengadakan rapid test, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," tegas legislatir asal Jawa Timur ini.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, pihaknya mendorong pimpinan DPR segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut. Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
fri