JPNN.com

Fraksi PKB Desak Kementerian ATR Cabut HGU 171/2009 PTPN II Deli Serdang

Selasa, 14 Juli 2020 – 22:25 WIB
Fraksi PKB Desak Kementerian ATR Cabut HGU 171/2009 PTPN II Deli Serdang - JPNN.com
Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal (kedua kanan) saat menerima perwakilan ratusan petani Simalingkar dan Sei Mencirim di Ruang Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2020). Foto: FPKB DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 lahan seluas 854 hektare yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang. Pasalnya, HGU tersebut menjadi sumber konflik agraria yang banyak merugikan warga Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kami mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencabut HGU Nomor 171/2009 karena banyak merugikan para petani di Kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal saat menerima perwakilan ratusan petani Simalingkar dan Sei Mencirim di Ruang Fraksi PKB DPR, Kompleks Parlemen, Selasa (14/7/2020).

Untuk diketahui, perwakilan ratusan petani ini sebelumnya melakukan aksi jalan kaki dari Medan, Sumatera Utara ke Istana Negara.

Dia menjelaskan penerbitan HGU 171/2009 telah banyak diprotes para petani karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya HGU diterbitkan jika status lahan tidak dalam sengketa. Namun kenyataannya di atas lahan yang hak guna usahanya diberikan kepada PTPN II oleh Kementerian ATR berdiri rumah tapak dan lahan pertanian yang dikelola masyarakat. 

“Lebih baik HGU tersebut dicabut terlebih dahulu lalu diterbitkan kembali HGU baru yang mengakomodasi kepentingan masyarakat petani di sana,” ujarnya.

Cucun mengatakan Kementerian ATR maupun PTPN II tidak bisa mengabaikan fakta jika para petani telah menempati lahan di Kecamatan Pancur Batu tersebut sejak puluhan tahun silam. Mereka telah berdomisili dan mencari nafkah di lahan bekas perkebunan tembakau yang dikelola Belanda di masa penjajahan tersebut. Bahkan dari berbagai dokumen yang ada para petani tersebut mendapatkan SK Landereform tahun 1984 untuk menempati dan mengelola lahan tersebut.

“Fakta-fakta ini tidak bisa ditutupi dan diabaikan dengan intimidasi maupun pengusuran paksa oleh PTPN maupun aparat terkait,” tukasnya.

Ironisnya, lanjut Cucun, HGU Nomor 171/2009 yang masih bermasalah tersebut di tahun 2019 diubah oleh Kementerian ATR menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1938 dan 1939  untuk PTPN II. Rencananya di atas lahan yang berdiri rumah tapak dan lahan pertanian warga Simalingkar akan didirikan Kawasan perumahan komersil.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
fri