Gaji Guru Honorer SMA dan SMK Naik, SD – SMP Bagaimana?

“Makanya kami hendak memeriksa ulang wacana kenaikan gaji guru honorer oleh Pak Gubernur. Itu mengikuti keputusan sebelumnya atau mengikuti yang sudah ada,” terangnya.

Kata Rusman, persoalan guru tak melulu soal upah tapi juga sertifikasi. Tak hanya itu persoalan lainnya ialah pemerataan. Pasalnya, hingga saat ini, sebagian besar guru berada di kota.

“Jarang yang ada yang mau ke perbatasan apalagi pedalaman. Padahal, itu sangat penting, pendidikan harus merata seiring dengan persebaran guru,” ucapnya.

Ketua DPW PPP Kaltim itu sadar benar, jika urusan pendidikan sangat kompleks. Tak hanya dari upah guru, tapi juga peningkatan infrastruktur sekolah, sarana mengajar serta distribusi guru. Sebab itu, diperlukan akurasi data dari Dinas Pendidikan Kaltim tentang neraca pendidikan. “Dari data tersebut rencana bisa disusun matang, namun jangan sampai ada manipulasi lantaran ingin dapatkan citra baik,” tegasnya.

Nah, anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi UU 20/2003 tentang Pendidikan Nasional maka pemerintah/pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen minimal dari APBD/APBN.

Dengan demikian, besaran angka APBD Perubahan 2018 Kaltim sebesar Rp 10,132 triliun, maka tercatat anggaran Rp 108 miliar. Namun persoalannya, kata Rusman, duit tersebut bukan murni untuk mengelola pendidikan, urusan diklat PNS juga masuk anggaran itu, yang seharusnya tidak. “Seharusnya murni membangun pendidikan guru, murid dan sekolah,” imbuhnya seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).

Diwawancarai terpisah, Guru Besar Bidang Pendidikan, Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Amir Masrukhim, mengatakan saat ini jumlah sarjana tenaga kependidikan di Kaltim sudah cukup banyak. Tinggal, pemerintah nantinya menjadikan hal tersebut sebagai aset yang bisa dimanfaatkan.

Perlakuan pemerintah terhadap guru pun menurutnya patut lebih besar. Terutama untuk tujuan mencerdaskan anak-anak bangsa yang nantinya membangun negeri.