Ganjar Ingin PAPDESI Kawal Revisi UU Desa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Ganjar Pranowo ingin para kepala desa mengawal revisi Undang-Undang tentang Desa.
Sebaiknya, kata Ganjar, kepala desa membuat posko pendampingan untuk merumuskan hal-hal yang penting diakomodir dalam UU Desa.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) DPP PAPDESI ke-2 dengan tema 'Mendorong Pemerintah Segera Mengesahkan Revisi Terbatas UU No 6 tahun 2014 tentang Desa' di Gedung SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).
"Saya pengen teknisnya ada tim dari PAPDESI yang menyiapkan diri, punya catatannya, punya pengalamannya, tahu caranya, buat posko. Posko pendampingan untuk menyelesaikan UU ini," kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, posko itu nantinya dijadikan tempat berkumpul untuk berdiskusi terkait hal-hal yang penting diakomodir dalam UU tentang Desa.
Termasuk membahas kebijakan pemerintah maupun DPR apabila ada kebijakan terkait desa maupun tentang usulan revisi UU tentang Desa.
Serta, agar kepala desa siap menyampaikan usulannya ketika ada rapat-rapat dengan pemerintah maupun dengan DPR.
Menurut Ganjar, posko ini terbukti efektif dan berhasil ketika dulu masa-masa perjuangan dalam pengesahaan UU tentang Desa. Sebab, Ganjar berperan penting dalam pengesahaan UU tentang Desa pada saat menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
"Jadi, dulu waktu saya membahas UU tentang Desa, saya minta buat posko, tiga tim, shift. Saya kabari rapatnya di mana, maka hadir terus setiap rapat, dan terjadilah komunukasi, maka alhamdulillah lancar," ungkap Ganjar.
Ketua Dewan Pembina DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Ganjar Pranowo ingin para kepala desa mengawal revisi UU Desa
- Prabowo Percaya Hakim Bergaji Besar Tidak Bisa Disogok
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit
- Dukung RUU Perampasan Aset, Prabowo Sentil Koruptor: Enak Saja Sudah Nyolong...
- Yunus Wonda Diminta Bertanggung Jawab di Kasus PON XX Papua
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- MUI Dukung Kejagung Membongkar Habis Mafia Peradilan