Ganti Nama, Buddha Bar Tetap Ditentang

JAKARTA - Keinginan pemilik Buddha Bar untuk membuka kembali usahanya mendapat tentangan dari sejumlah kalangan. Salah satunya, Anggota DPRD DKI Achmad Husein Alayidrus. Menurut politisi Partai Demokrat ini, keberadaan Buddha Bar menyalahi aturan karena bertempat di gedung yang merupakan cagar budaya. Sehingga berpotensi merusak peninggalan sejarah. Selain itu, penggunaan nama Buddha Bar juga cukup sensitif dan menyinggung kalangan tertentu. Jadi, rencana membuka kembali Buddha Bar tidak boleh dibiarkan.

"Buddha Bar tidak boleh dibuka lagi. Karena bisa merusak cagar budaya dan juga mencederai kerukunan umat beragama," kata Alaydrus, kemarin (19/4).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, lanjut Alaydrus, harus berani menentang rencana pembukaan kembali restoran mewah tersebut. Sebab, ini untuk kepentingan masyarakat banyak. "Dinas pariwisata harus berani melarang," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Arie Budhiman mengatakan, Pemprov DKI berencana mengalihfungsikan cagar budaya Budha Bar di Jalan Teuku Umar No 1 Menteng, Jakarta Pusat sebagai galeri seni. Hal tersebut untuk menjaga nilai sejarah dan seni yang ada bangunan bekas kantor imigrasi jaman kolonial itu.

Arie mengaku, pemilik Buddha Bar telah mengirim surat permohonan izin usaha dan pergantian nama baru dari pemilik Buddha Bar telah diterima Dinas Pariwisata. Pihaknya masih mempertimbangkan surat tersebut. Karena, tidak mungkin Disparbud melarang orang yang akan berusaha. Hanya saja, prinsipnya, izin usaha dan nama yang baru, dapat dikeluarkan Disparbud jika pemilik gedung menjadikan bangunan tersebut sebagai galeri seni, sedangkan unsur usaha seperti restoran atau kafe hanya sebagai bagian pendukung saja.