Gara-Gara Handy Talky, Kepala Dinas Ini Posisinya Berbahaya

jpnn.com - JAKARTA- Agus Bambang Setyowidodo, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Kehumasan DKI Jakarta ditengarai masuk radar pemecatan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Itu setelah Agus dua kali diduga terlibat korupsi.

Agus diduga terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Handy Talky senilai Rp 30 miliar yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jakarta. "Kasus ini terjadi karena penunjukan langsung yang dilakukannya saat menjabat sebagai  Kadis Infokom," ujar Uchok Sky Khadafi, direktur Center For Budget Analisis (CBA), kemarin.

Rincian kasus ini, sambung Uchok, Rp 17,5 miliar pengadaan HT dan Rp 12,995 pengadaan rig atau jalur HT. Kasus ini sampai sekarang berjalan di Kejaksaan Tinggi dan belum dihentikan. "Kok Ahok yang anti korupsi tidak bereaksi dalam kasus ini. Ini kan aneh dan bertolak belakang dengan komitmen Ahok yang anti korupsi," kata dia.

Gubernur Ahok pun mengaku kecewa dengan kinerja beberapa pejabat eselon II. Bukan hanya kinerja, pejabat yang berpotensi terjerat masalah hukum juga masuk dalam evaluasi. Karena itu, ‘bongkar pasang’ pejabat di lingkungan Pemprov DKI jakarta terus dilakukan oleh Ahok. 

Menurut Ahok, telah mengantongi beberapa nama pejabat setingkat kepala dinas yang kinerjanya ‘pas-pasan.’ "Saya kasih kesempatan hingga akhir tahun ini. Bila masih pas-pasan yang saya akan ganti," tutur Ahok.

Kinerja dimaksud dinilai dari dua indikator. Yakni serapan anggaran dan pengerjaan proyek dan program hasil lelang. "Jika hingga akhir tahun serapan anggaran tidak tercapai, pejabat tersebut akan kehilangan posisinya. Kalau kita potong sekarang, kan, enggak adil juga karena serapan anggaran belum sampai," tutur Ahok.

Ahok memerintahkan lelang harus sudah dimulai bulan depan hingga Desember 2015 untuk proyek tahun 2016. "Kalau dia enggak ngerti lelang, anak buahnya juga banyak yang enggak benar, ya, kita akan ganti," tuturnya.

Tak hanya itu saja, Ahok juga telah mengantongi beberapa nama pejabat yang berpotensi terjerat masalah hukum akibat kelalaiannya di masa silam. Sehingga perombakan posisi pejabat bisa saja dilakukan pada bulan November, Desember, atau Januari.