Gebu Minang Siapkan Kongres Pertama

Dalam konteks kekinian dan masa datang yang didasari atas atas kultur, Minangkabau sangat membutuhkan sebuah institusi kebersamaan yang basisnya ada di Nagari. Meski demikian secara struktural, institusional dan fungsional, institusi itu juga berjenjang dan terkoordinasi sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. "Bersebelahan dan bergandengan tangan dengan struktur dan sistem pemerintahan formal sebagai bahagian yang integral dan tidak terpisahkan dari NKRI," kata Saafroedin Bahar.

Selain itu lanjut Saaf, kongres juga akan merintis terciptanya suasana baru untuk merenungkan, membahas, serta mengambil keputusan tentang berbagai masalah mendasar yang dihadapi masyarakat Minangkabau, baik yang ada di kampung maupun di rantau termasuk di luar negeri sebagai bahagian integral dan tak terpisahkan dari Indonesia dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan mengajak berjuang bersama-sama dengan rakyat dan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia bagi kemakmuran dan kejayaan bangsa.

Steering Committe Kongres juga mencoba untuk menawarkan kepada seluruh peserta kongres bahasan penting lainnya seperti melalui jalur musyawarah dan mufakat dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mengembalikan hak pemilikan tanah ulayat yang dikonsesikan untuk perusahaan-perusahaan besar kepada rakyat.

"Berjalannya usaha perkebunan dan pertambangan di atas tanah ulayat rakyat, semestinya diikuti dengan keperansertaan rakyat dalam usaha perkebunan dan pertambangan secara proporsional, seimbang dan berkeadilan. Perusahaan-perusahaan yang sudah habis masa konsesinya, untuk segera memperbaharui atau menyerahkannya kepada pihak ketiga seyogiyanya melibatkan rakyat pemilik tanah ulayat sebagai mitra-usaha yang sahamnya setara dengan sesuai dengan nilai tanahnya, disamping pemanfaatkan SDM rakyat di perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas tanah ulayat rakyat itu," imbuh Saafroedin Bahar. (fas/jpnn)