Gerindra Ngotot PT Dihapus, Ini Landasan Teorinya

jpnn.com - jpnn.com - Fraksi Gerindra di DPR kukuh menginginkan syarat ambang batas dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) harus dihapuskan alias 0 persen.
Menurut anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Gerindra M Nizar Zahro, ada landasaran teoritis maupun konstitusi yang mendasari sikap fraksi partai pimpinan Prabowo Subianto mengusulkan hal tersebut.
Secara teoritis, katanya, inti dari demokrasi ada dua dimensi, yakni kontestasi dan partisipasi.
Dalam aspek kontestasi tentu merujuk pada calon yang akan dipilih. Sedangkan pada aspek partisipasi merujuk pada masyarakat yang akan memilih.
"Dengan demikian, maka ketiadaan thershold dalam pemilihan presiden memungkinkan tampilnya banyak figur pasangan capres–cawapres," ujar Nizar melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/1).
Sedangkan landasan konstitusi mengacu pada Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Secara konstitusi, UUD tidak mengharuskan adanya besaran persentase untuk presidential threshold (PT).
Terlebih lagi adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan digelarnya pemilu legislatif (pileg) dan pilpres secara serentak.
Fraksi Gerindra di DPR kukuh menginginkan syarat ambang batas dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) harus
- Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO, Dahnil Gerindra: Kami Menghormati
- Konon, Gerindra Sudah Ingatkan Ahmad Dhani Agar Bicara Hati-Hati Soal Isu Sensitif
- Tuntut Keadilan, Ratusan Kader Gerindra Banggai Gelar Aksi di Polres
- Isu Matahari Kembar Diredakan Muzani, Bukan Dasco Apalagi Hasan Nasbi, Tumben
- Elite PKS Bertemu Petinggi Gerindra, Terlihat Santai Penuh Kehangatan, Dasco: Silaturahmi
- KPK Pastikan Tak Ada Kendala dalam Penyidikan Tersangka Anggota DPR Anwar Sadat