Gerindra Tolak Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Gerindra Tolak Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Gerindra Tolak Kenaikan Gaji Kepala Daerah
JAKARTA - Dalam rapat kerja nasional APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada Rabu (20/2) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menaikan gaji para bupati seluruh Indonesia. Alasannya sudah delapan tahun gaji bupati tidak naik. Namun kebijakan tersebut langsung ditentang Partai Gerindra.

"Kebijakan ini patut ditolak mengingat pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar," ucap Wakil Ketum Partai Gerindra Fadli Zon Jumat (22/2). Karenanya dia pun menolak kebijakan tersebut.

Menurut Fadli, selain gaji para bupati juga menerima banyak tunjangan. Misalnya biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu mereka juga mendapatkan insentif pajak yang besarnya minimal enam kali gaji.

Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal Rp 125 juta per bulan. "Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu  menuntut kenaikan gaji," ujar Fadli.

JAKARTA - Dalam rapat kerja nasional APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada Rabu (20/2) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News