GMPG: Sudah Saatnya Munas Golkar Dipercepat
jpnn.com, JAKARTA - Salah seorang inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Arif Budi Prakoso menyatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk mempercepat pelaksanaan Munas Golkar.
Semua elemen partai berlambang beringin rindang harus merapatkan barisan dalam visi dan semangat yang sama untuk melakukan perbaikan Golkar. Mempercepat Munas ditujukan guna merevitalisasi kepemimpinan yang bersih, visioner dalam mengembalikan marwah dan kejayaan partai.
"Saya sangat mendukung adanya sikap di internal elite Golkar yang menyuarakan untuk disegerakan percepatan Munas, agar Partai Golkar kembali kejayaanya dalam menghadapi momentum-momentum politik di masa yang akan datang," ucap Arif, Jumat (6/10).
Dukungan tersebut disampaikan Arif, karena guncangan dan terpaan yang melanda Golkar dikhawatirkan merusak partainya. Terlebih dampak dari kasus korupsi e-KTP yang sebelumnya menjerat Ketum Golkar Setya Novanto.
Dia menilai, gugatan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka yang dimenangkan Novanto, justru semakin menguatkan persepsi publik tentang citra buruk Golkar sebagai rumah yang nyaman bagi koruptor.
Saat ini, lanjut dia, Partai Golkar dihadapkan pada suasana yang sangat kritis atas ketidakpercayaan publik yang tergambar atas survei bahwa Golkar menduduki urutan pertama kadernya yang terbanyak terciduk KPK. Hal itu, ucap Arif, mengerus elektabilitas suara partainya.
Belum lagi pandangan negatif masyarakat atas ketum partainya yang seolah-olah simbol tokoh yang tak pernah bisa disentuh oleh hukum, menambah deretan masalah yang memperburuk citra partai Golkar.
"Tidak tangung-tanggung, beberapa kasus yang melibatkan perannya, dia (Novanto-red) berhasil lolos," tambah Arif.
Arif Budi Prakoso menyatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk mempercepat pelaksanaan Munas Golkar.
- Golkar Lebih Mendorong Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar 2024
- Golkar Harap Prabowo-Gibran Berikan Jatah Menteri yang Proporsional
- Golkar Berharap Dapat Jatah Menteri yang Proporsional di Kabinet Prabowo-Gibran
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar