Golkar Siap Jegal Pemakzulan Presiden

JAKARTA - Lolosnya hak angket DPR tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) segera direspons DPP Partai Golkar. Partai beringin menginstruksi fraksinya agar mengupayakan panitia khusus angket DPR menyelesaikan tugasnya maksimal Juni 2009. Golkar tidak ingin angket digunakan sebagai senjata dalam Pemilu Presiden 2009.

’’Golkar berharap ada time limit yang jelas sehingga sebelum pemilu presiden, panitia angket sudah tutup buku. Sebab, hak angket DPR bersifat timeless, kecuali panitia angket menyatakan tutup,’’ kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso setelah rapat pimpinan harian DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (28/6).

Rapat yang berlangsung tiga jam itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla dan sejumlah pimpinan harian DPP Partai Golkar. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono yang juga ketua DPR tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Setelah rapat, Kalla menegaskan bahwa Golkar akan membawa hak angket DPR ke sisi positif.

Seperti perbaikan upaya peningkatan produksi migas nasional, mengevaluasi kebijakan cost recovery dengan kontraktor production sharing (KPS), dan upaya pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri. ’’Tapi kalau soal kenaikan harga BBM, pandangan kita sudah jelas bahwa kenaikan tersebut sesuai dengan undang-undang. Karena itu, tidak perlu ada masalah yang menjadi perdebatan panjang,’’ terangnya.

Karena yakin DPR akan memanfaatkan hak angket guna memperbaiki kebijakan politik energi nasional, Kalla menginstruksi Fraksi Partai Golkar mengambil peran penting di pansus angket DPR. Fraksi diperintah mengisi 12 kursi anggota pansus dengan anggota-anggota fraksi yang terbaik.

Priyo menambahkan, Golkar menilai tidak fair bila angket BBM diarahkan untuk pemakzulan presiden atau diarahkan menjadi bola liar menjelang Pemilihan Presiden 2009. Karena itu, DPP memerintah FPG menjegal seluruh upaya sejumlah fraksi untuk memanggil presiden atau wakil presiden guna menjelaskan alasan kenaikan harga BBM. ’’Golkar mengupayakan agar angket ini dikedepankan untuk menguak politik energi dari hulu ke hilir,’’ terangnya.

Rapat DPP kemarin juga memerintah Fraksi Partai Golkar menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada anggotanya, Yuddy Chrisnandi. Yudhi adalah satu-satunya anggota FPG yang menyetujui penggunaan hak angket kenaikan harga minyak dalam voting di parlemen. Sesuai aturan internal Golkar, peringatan kedua adalah peringatan terakhir bagi anggota Fraksi Partai Golkar. Bila peringatan tersebut diabaikan, DPP akan memberikan peringatan ketiga sekaligus menarik (recall) dari DPR.

’’Semua organisasi ada aturannya, ada aturan disiplinnya. Siapa pun yang melanggar aturan disiplin mendapat sanksi. Ini teguran kedua dari fraksi. Kalau mau dapat kartu merah, tentu harus melewati kartu kuning kan?’’ ujar Kalla.