Grab Taksi Produk Era Digital, Apa Bisa Dihambat?

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida mengaku sangat prihatin dengan demonstrasi supir taksi yang sangat anarkhis dan brutal. Menurutnya, ini terjadi  akibat lambatnya sikap atau putusan pemerintah terhadap tuntutan mereka.

"Tuntutan para supir taksi itu memang dilematis sebab aksi demo menuntut untuk dihentikan operasi grab car. Menurut saya, sangat sulit dipenuhi. Kalau dipenuhi sama halnya dengan menghalangi usaha rakyat di tengah kesulitan lapangan kerja," kata Ida, Selasa (22/3).

Kebijakan mendesak yang harus dibuat pemerintah ujarnya, adalah memastikan grab car dan sejenisnya masuk dalam kelompok wajib pajak.

"Perlu dicatat bahwa usaha angkutan beraplikasi merupakan produk inovasi kreatif untuk ekonomi rakyat, produk dari generasi di era digital. Kalau menghambat atau meniadakan kreasi ekonomi rakyat berbasis IT ini, sama saja dengan melawan arus generasi kreatif, dan itu dosa sejarah terhadap generasi muda bangsa dan dunia ini," tegasnya.

Menurut mantan Pimpinan DPD RI ini, kehadiran angkutan beraplikasi sebenarnya sama dengan kehadiran media online yang sangat marak sekarang ini, yang niscaya merupakan pesaing kuat dari media cetak konvensional.

"Tapi pengusaha media cetak tidak pernah protes. Mengapa pengusaha taksi konvensional protes?," tanya dia.

Dijelaskannya, demo para supir itu akibat menurunnya pendapatan pihak pengusaha taksi konvensional. Sementara kewajiban setoran dari para supir tak juga diturunkan.

"Ini artinya, pihak pengusaha taksi berargo kalah bersaing dengan angkutan grab car (beraplikasi), karena mereka terlalu berorientasi pada akumulasi keuntungan," pungkasnya.(fas/jpnn)