Gubernur Bengkulu Segera Disidang

JAKARTA - Pelaksana Tugas Jaksa Agung, Darmono, memastikan akan segera melimpahkan berkas perkara kasus korupsi yang  diduga melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin ke pengadilan. Langkah itu diambil karena berkas Agusrin sudah lama dinyatakan lengkap atau P-21.

"Yang jelas berkasnya sudah P-21 (lengkap) ya harus dilimpahkan ke pengadilan," kata Darmono, dihubungi wartawan Jumat (15/10).

Pejabat sementara pengganti Jaksa Agung Hendarman Supandji ini membantah lamanya pelimpahan berkas disebabkan Agusrin adalah kader Partai Demokrat. "Bukan karena itu (Agusrin anggota Partai Demokrat), nggak ada hubungannya juga," tegas Darmono. Saat masih menjabat, Hendarman beralasan perkara Agusrin tak dilimpahkan karena menunggu putusan gugatan pemilukada di Mahkamah Konstitusi, menyusul terpilihnya Agusrin sebagai  gubernur periode 2009-2014.

Meski MK menolak gugatan lawan politik Agusrin, berkas tetap tak kunjung dilimpahkan, padahal sudah dinyatakan P-21 sejak 13 Mei 2009. Kasus ini terungkap setelah BPK regional Palembang mengaudit APBD Bengkulu 2006. Diketahui dari total Rp 25 miliar dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 21,3 miliar diantaranya tak jelas pemakaiannya.(pra/jpnn)