Gubernur Diminta Tengahi Rebutan Aset Dua Tangerang

Sebab ada pasal dalam UU tersebut yang menghambat proses penyerahan aset dari wilayah pemekaran. “Permasalahan aset akan berlarut-larut dan jadi wacana semata kalau tak ada Judicial Review,” ujar Sjaifuddin.

Menurut Sjaifuddin, DPRD Kota Tangerang telah acap kali mengajak Pemkot untuk mengajukan uji material ke MK terkait aturan pemerintah pusat tersebut namun respon Pemkot Tangerang tetap tak ada.

Dalam pantauan INDOPOS, sejumlah aset Pemkab Tangerang sudah tampak kumuh karena tak terawat. Paling tidak ada 56 aset Pemkab Tangerang yang belum diserahkan ke Pemkot Tangerang seperti Stadion Benteng di Jalan TMP Taruna, gedung eks Dinas Pertanian dan eks Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang terletak di Jalan Daan Mogot, gedung eks Kantor Dinas Sosial di Jalan Ahmad Yani dan beberapa bangunan perkantoran di kawasan Cikokol.

Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah yang ditemui INDOPOS, menyatakan pihaknya tak dapat berbuat banyak untuk mengatasi kekumuhan aset-aset milik Pemkab Tangerang tersebut.

“Tanya sama kabupaten, kan itu aset mereka. Pemkot Tangerang kan tidak bisa merawatnya,” ujar Arief.

Dikatakan, masalah aset-aset Kabupaten Tangerang yang berjumlah 56 bidang yang ada di Kta Tangerang sudah dibicarakan sejak lama dan tinggal menunggu penyerahan dari Kabupaten Tangerang.

“Ini kan prosesnya antar pemerintah dan kalau menurut saya sudah serah terima. Bahkan BPKP Banten sudah akan memfasilitasi masalah aset ini. Kami sudah menyiapkan aset Pemkot yang ada di kabupaten dan jika Pemkab Tangerang akan menyerahkan ya kami siap. Yang penting saat ini kami fokus pada pelayanan masyarakat saja,” ujar Arief.

Sedangkan Bupati Tangerang, Zaki Iskandar secara terpisah menyatakan pihaknya tidak mau disalahkan dalam berlarut-larutnya masalah penyelesaian aset Pemkab Tangerang di Kota Tangerang.