Jumat, 19 Juli 2019 – 02:07 WIB

Gubernur Diminta Tidak Berpangku Tangan

Minggu, 28 Mei 2017 – 23:09 WIB
Gubernur Diminta Tidak Berpangku Tangan - JPNN.COM

Gubernur NTB TGKH M Zainul Majdi. Foto: Lombok Post/JPNN.com

jpnn.com, MATARAM - Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi diminta tidak berpangku tangan terkait ketidakjelasan Rp 700 miliar dana pembayaran saham milik Pemprov NTB di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang telah dibeli Arifin Panigoro.

Hingga kini, pembayaran saham itu masih jadi misteri, kendati sudah ada informasi telah ada pembayaran masuk rekening PT Daerah Maju Bersaing (DMB) senilai Rp 300 miliar. PT DMB adalah entitas bisnis yang mewakili Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat dalam hal kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara yang kini berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

”Pak gubernur sebagai pemilik otoritas harus mengambil alih kewenangan ini,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan, kemarin (26/5) seperti dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group).

Tak cuma soal kejelasan pembayaran saham yang tak kunjung masuk ke kas daerah di APBD NTB 2017. Johan juga mengingatkan tentang piutang dividen yang belum dibayar PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan kongsi PT DMB dengan Multi Capital, anak usaha BUMI Resources milik Bakrie Group yang nilainya USD 18 juta atau setara Rp 234 miliar.

Menurut Johan, persoalan ini tidak bisa hanya dilepaskan kepada Direkur PT DMB Andy Hadianto seorang. Sebab, pada kenyataanya sudah bertahun-tahun persoalan penjualan saham ini masih menjadi misteri. Padahal, harusnya dana penjualan saham itu sudah masuk di APBD NTB 2016.

Gubernur kata Johan tidak perlu ragu untuk mengambil alih kewenangan itu. Sebab, perjanjian sudah ada. Dasar untuk menagih juga sudah ada. Sehingga cukup alasan bagi Gubernur untuk mengambil alih. Bahkan bila Andy Handianto dianggap tidak mampu lagi, maka direktur PT DMB tersebut perlu untuk disegarkan.

”Kalau tidak mampu, ganti!” tegas politisi PKS tersebut.

Johan juga meminta kepada PT DMB menyampaikan secara terbuka, berapa sebenarnya harga pasti penjualan saham dan kapan uang tersebut akan masuk kas daerah. ”Biar tidak terus-menerus dijadwalkan ulang masuk struktur APBD,” katanya.

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar