Gubernur Jatim, Khofifah atau Karwo?

Salah satu yang terparah adalah distribusi kartu pemilih bagi pemilih baru. Jawa Pos mendapatkan informasi bahwa beberapa KPU kabupaten/kota ternyata hanya memperoleh blangko kartu pemilih kosongan dari produsen kartu pemilih.

Padahal, seharusnya pada seluruh kartu pemilih yang didistribusikan itu sudah tercetak nama pemilih anyar. Alhasil, KPU tidak punya waktu lagi untuk mendata pemilih karena distribusi kartu pemilih juga sangat mepet. "Tentu saja, kami agak kaget dengan hal ini," kata anggota KPU Surabaya Edward Dewaruci.

Selain itu, KPU kabupaten/kota mengeluh dengan software kartu pemlih yang tidak bisa diaplikasikan. Karena itu, banyak yang memilih tidak menyerahkan kartu kosongan itu kepada PPK, PPS, maupun KPPS. Tentu saja, hal ini membuat potensi golput cukup tinggi. Sebab, tercatat ada 13.583 pemilih tambahan untuk putaran kedua.(ris/aga/kum)