Gubernur NTB Laporkan Progres Penanganan Gempa ke Wapres JK

Gubernur NTB Laporkan Progres Penanganan Gempa ke Wapres JK
Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalillah saat rapat koordinasi penanganan bencana di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana alam di Jakarta, Rabu (9/1). Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalillah termasuk di antara yang hadir.

Dalam kesempatan itu, keduanya melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB. Gubernur Zul menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah butuh fleksibilitas terkait pembangunan rumah warga terdampak bencana. Terutama soal jenis rumah serta spesifikasinya.

“Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Zul di hadapan Wapres JK. Hadir juga di rapat ini, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro, Kepala BNPB Doni Monardo dan sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga negara terkait lainnya.

Zul mencontohkan, saat ini banyak korban gempa di NTB membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Salah satunya rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat setempat tahan gempa.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator. Menurut dia, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," jelas dia.

Hal kedua yang disampaikan Wagub NTB terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. "Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," pintanya kepada wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, selaku koordinator penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Wapres JK melakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana alam di Jakarta, Rabu (9/1). Gubernur NTB pun hadir

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News