Guru Honorer Mendesak Pusat Sediakan Formasi PPPK, Bu Susi Heran

Guru Honorer Mendesak Pusat Sediakan Formasi PPPK, Bu Susi Heran
Ketua SNWI Sumatera Selatan Susi Maryani bersama anak-anak didiknya mengomentari aksi guru honorer meminta formasi PPPK kepada pemerintah pusat. Foto: dokumentasi pribadi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Sumatera Selatan Susi Maryani mengaku heran melihat aksi unjuk rasa guru honorer yang mendesak pemerintah pusat menyediakan formasi PPPK untuk mereka.

Pemerintah pusat sudah menyiapkan kuota satu juta PPPK guru. Sayangnya yang diusulkan Pemda hanya 506 ribu lebih.

"Lah, kok aneh ya? Masa Pemda enggak mau usulin formasi, tetapi pusat yang didesak," kata Susi kepada JPNN.com, Jumat (26/11).

Dia yakin bila para guru honorer memahami regulasi, tidak akan ada yang berteriak-teriak meminta formasi disiapkan.

Masalah banyaknya guru honorer yang lulus passing grade PPPK tahap I, tetapi tidak ada formasi itu karena Pemda hanya mengajukan sedikit formasi ke pusat.

Tidak sedikit juga Pemda yang mengusulkan formasi banyak malah tidak disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) karena melihat komposisi APBD-nya lebih banyak untuk belanja pegawai.

"Kalau saya melihat itu lagi-lagi kembali pada kemampuan fiskal daerah," ucapnya.

Pemerintah pusat, lanjut Susi, tidak akan bisa memaksa Pemda mengusulkan formasi PPPK sebanyak-banyaknya bila anggarannya minim. Kalau dipaksakan bisa-bisa tidak mampu membayar gaji PPPK.

Bu Susi menilai aksi unjuk rasa guru honorer yang meminta pemerintah pusat menyediakan formasi PPPK, tidak tepat.