Habib Aboe: Rakyat akan Melihat Ada Pihak yang Lebih Mementingkan Kekuasaan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy menilai tidak tepat jika ada rencana mewujudkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung di Indonesia.

Terlebih lagi, ketika amendemen itu menyinggung tentang penambahan periode presiden, selain membahas pemenambahan kewenangan MPR RI menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan dari pada nasib rakyat," ungkap Habib Aboe, sapaan Aboe Bakar Al-Habsyi melalui keterangan persnya, Rabu (18/8).

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu mengatakan seharusnya semua elemen bangsa saat ini fokus dan berupaya untuk menangani pandemi ketimbang berbicara amendemen.

Misalnya mendorong pemerintah mengurangi risiko kematian akibat Covid-19 atau memulihkan ekonomi rakyat terdampak kebijakan PPKM Darurat dan Level 4.

"Jadi, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh," ujar Habib Aboe. 

Anggota Komisi III DPR RI tersebut menuturkan, peta Indonesia dalam menangani Covid-19 sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi jelas dan terukur.

Menurut Habib Aboe, jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas.