Opini Senin, 31 Agustus 2026 – 10:38 WIB
81 Tahun MPR: Merawat Konstitusi dan Menjemut Kompas yang Hilang
Selamat Ulang Tahun ke-81, MPR. Kembalilah menjadi suluh di tengah kegelapan, dan pandulah bangsa ini menuju pelabuhan kejayaan.
I Wayan Sudirta menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah agar mampu menjawab tantangan ke depan.
Selamat Ulang Tahun ke-81, MPR. Kembalilah menjadi suluh di tengah kegelapan, dan pandulah bangsa ini menuju pelabuhan kejayaan.
DPP PA GMNI menganggap kehadiran PPHN sangat krusial sebagai pedoman konstitusional yang disusun melalui konsensus nasional.
konsep PPHN telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada 3 Agustus 2026 sebagai tindak lanjut amanat…
Berikut agenda Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026, mulai pukul 08.30 WIB…
Sidang Tahunan MPR menjadi momentum refleksi kebangsaan dan mempercepat pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional.
Pimpinan MPR RI berdiskusi sekaligus menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden Prabowo Subianto
Bakohumas MPR menggelar forum tematik kemuhasan bertajuk Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional.
Senator Abraham Paul Liyanto menekankan MPR perlu menindaklanjuti pembentukan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk bisa ditetapkan sebagai pedoman…
Senator Dedi Iskandar mengatakan pembentukan PPHN tidak boleh menegasikan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi amanah reformasi.
Gagasan di balik PPHN adalah refleksi mendalam tentang bagaimana sebuah negara seharusnya mengarahkan dirinya menuju cita-cita luhurnya.
Pimpinan MPR menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk menyerahkan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR hingga membahas…
Ini 4 agenda utama yang dibahas Pimpinan MPR pada Senin (30/6), ada sidang tahunan hingga kajian PPHN
2 Tim Perumus PPHN menggelar rapat perdana untuk membahas kompilasi pandangan pakar soal bentuk hukum dan substansi
Badan Pengkajian MPR membentuk 2 Tim Perumus PPHN yang mulai bekerja pada 24 Juni 2024, ini tugasnya
PPHN akan menjadi dokumen yang disahkan oleh MPR melalui mekanisme resmi dan memiliki kekuatan moral-politik yang tinggi.
Rancangan PPHN bertujuan menjadi arah kebijakan jangka panjang pembangunan nasional, menggantikan peran GBHN yang dahulu diatur oleh MPR.
PPHN merupakan instrumen kebijakan strategis yang dirancang untuk memberikan arah pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Terkait PPHN dan kebutuhan amendemen UUD 1945, maka menarik untuk disimak bahwa sejak dilakukan amendemen (1999-2002), UUD 1945…
Ada dua tugas utama atau tema kajian Badan Pengkajian MPR, salah satunya harus tuntas pada Agustus 2025
Rancangan PPHN akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2019-2024 untuk jadi rekomendasi pembahasan dan putusan…