Hadapi Demonstrans, TNI Salahi Aturan

Ia mengatakan, masalah ini pernah diklarifikasi oleh  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asidiqie saat itu. Keputusan politik negara pada dasarnya merupakan permintaan presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR, dalam mengerahkan TNI untuk OMSP , bentuknya dapat berupa rapat dengar pendapat.

"Saya kira pemerintah harus hati-hati terhadap perintah tersebut," tegasnya.

Apapun, kata Tjahjo, prajurit TNI dan kepolisian jangan diperhadapkan dengan rakyat yang mengkritisi rencana kebijakan kenaikan harga BBM. "Apapun, prajurit TNI dan Polri juga masyarakat kecil yang kehidupannya pas-pasan, yang pasti kehidupannya terimbas dampak kenaikan BBM," katanya.(boy/jpnn)