Hadapi Perang Dagang, Pemerintah Perlu Gencarkan Kerja Sama Investasi

Hadapi Perang Dagang, Pemerintah Perlu Gencarkan Kerja Sama Investasi
Diskusi bertajuk Menakar Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin: Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sosial Politik, Program Studi Ilmu Politik, FISIP Unas) Jakarta. Foto: Unas

jpnn.com, JAKARTA - Rusman Ghazali dari FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta mengatakan, pemerintah harus mendorong kerja sama invetasi dan perdagangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Caranya adalah dengan pola partnership yang membuka peluang munculnya kemitraan baru.

“Selama ini perekonomian Indonesia banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat,” kata Rusman dalam diskusi bertajuk Menakar Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin: Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sosial Politik, Program Studi Ilmu Politik, FISIP Unas) Jakarta, Jumat (1/11).

Namun, Doktor Administrasi Publik Universitas Kebangsaan Malaysia itu memperkirakan ke depan pemerintah dihadapkan masalah akan semakin sulit mencari pinjaman investasi berosiko rendah.

Hal itu merupakan dampak perang dagang dunia yang berkelanjutan, khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok.

Karena itulah, lanjut Rusman, pemerintah dituntut terus membuka peluang dan mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor perdagangan dengan negara baru harus terus dikembangkan untuk memperkuat ekspor Indonesia.

“Pilihan alternatif yang memungkinkan adalah menggencarkan kerja sama investasi dan perdagangan melalui pola partnership yang memungkinkan terjadinya kemitraan,” ujarnya.

Sementara itu, Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle dan

Rusman Ghazali dari FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta mengatakan, pemerintah harus mendorong kerja sama invetasi dan perdagangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News