Hadapi Tantangan Global 2023, Pemerintah Harus Perkuat Ekonomi Domestik
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional.
Namun tantangan di tahun depan berbeda sehingga pemerintah harus melakukan sejumlah antisipasi dan mitigasi.
“Kita perlu mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menjaga berbagai indikator makroekonomi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar yang relatif aman dan terkendali di tengah gejolak perekonomian global dan kenaikan harga BBM,” tegas Teguh, Rabu (14/12/2022).
Namun di tahun depan, tantangan bukan saja datang dari global, namun juga target defisit APBN maksimal 3 persen dari APBN.
“Di Tahun depan pemerintah akan menghadapi tantangan yang sangat berbeda karena defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB, ancaman resesi global sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi dan mitigasi melalui penguatan perekonomian domestik,” ujar Teguh.
Saat ini perekonomian domestik menjadi tulang punggung terbesar dari perekonomian indonesia. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,42 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu tugas besar pemerintah untuk menjaga belanja masyarakat tetap tumbuh.
“Di antaranya dengan bantuan UMKM, Bansos, perlindungan tenaga kerja dari PHK, dan peningkatan Dana Desa perlu dilakukan untuk menggerakkan perekonomian domestik,” ungkap Teguh.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam menjaga perekonomian nasional.
Saat ini perekonomian domestik menjadi tulang punggung terbesar dari perekonomian indonesia. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,42 persen PDB.
- Orang Kuat
- Fokus Bina UMKM, PNM Hadir di 57th APEC SMEWG
- BRI Sambut Baik Kenaikan Suku Bunga Acuan, Tetap Optimistis Kredit Tumbuh 2 Digit
- Badan Bank Tanah & Polri Bersinergi untuk Laksanakan Tugas dan Fungsi
- PJ Gubernur Agus Fatoni Sebut Capaian Ekonomi di Sumsel Sangat Baik
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen