Hamdan Zoelva Anggap Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia Perlu Dikoreksi

Hamdan Zoelva Anggap Sistem Politik dan Ekonomi Indonesia Perlu Dikoreksi
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva dalam acara Haul ke-49 Bung Karno di Jakarta, Jumat (21/6). Foto: Fathan Sinaga/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva memandang sistem politik dan ekonomi Indonesia sudah begitu liberal saat ini. Karena itu, Zoelva menilai perlunya koreksi melalui aturan, sebelum Pancasila yang digagas oleh pendiri bangsa yang bersifat antikapitalisme, punah dimakan zaman.

"Sepanjang yang saya baca seluruh founding fathers kita, antiterhadap kapitalis. Tidak ada yang bela kapitalis satu pun," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melalui webinar diskusi bertajuk Pancasila Dalam Tindakan Politik yang diselenggarakan Megawati Institute, Kamis (18/6).

Oleh karena itu, ideologi Pancasila adalah ideologi antikapitalis dan ideologi Pancasila itu adalah ideologi sosialis yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila bukan sosialis yang Marxis, yang berdasarkan apa yang disampaikan Soekarno, materialis historis.

Hamdan menerangkan, Pancasila merupakan ideologi atau falsafah negara sebagai alat kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Pancasila itu, menurut Hamdan, sangat anti-terhadap kapitalisme atau liberalisme. Namun, pada praktiknya kini, paham tersebut justru mendominasi setiap aspek politik dan ekonomi.

Hamdan menceritakan, degradasi nilai Pancasila dimulai sejak Orde Baru yang mengarusutamakan pembangunan dan ekonomi.

Padahal, pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta lewat Pancasila menginginkan pertumbuhan ekonomi itu dibangun lewat rakyat. Dengan kemandirian ekonomi, maka sistem politik yang dibangun juga berdikari.

"Kalau kami runut dan detail sejarah ini, dari satu periode ke periode lain, pemaknaan Pancasila itu bisa berbeda-beda dan bisa sangat berbeda," kata Hamdan.

Pakar Hukum Tata Negara Hamdan Zoelva memandang sistem politik dan ekonomi Indonesia sudah begitu liberal saat ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News