Hanura Minta Pemprov DKI Tak Menzalimi Warga Cipinang Melayu
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura DKI Mohamad Ongen Sangaji meminta Pemprov DKI tidak mengabaikan hak-hak warga mendapatkan fasilitas negara.
Jika, ada persoalan hukum, menurut dia, sangat tak elok warga membayar pajak tetapi mereka enggak dapat fasilitas.
“Anak mau sekolah susah, jalan tak diaspal, lampu penerangan tak ada dan RW masih sementara. Ini namanya kezaliman. Pemprov segera selesaikan,” tegas Ongen dengan nada tinggi.
Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI itu menyatakan, ironisnya anak-anak yang ingin sekolah harus dipindahkan ke kampung Makasar, Jakarta Timur. Tentu, jaraknya jauh akan memakan waktu, operasional, dan kebutuhan lainnya.
“Warga hanya minta keadilan. Saya akan perjuangkan ini. Ini merupakan bentuk kezaliman. Saya minta Pemprov DKI peka dan tak diskriminasi,” tandasnya. (dil/jpnn)
Janji Gubernur Anies Baswedan menghapus ketidakadilan di DKI Jakarta belum terealisasi. Hal itu terbukti dari peristiwa yang menimpa warga di Cipinang Melayu
Redaktur & Reporter : Adil
- DPRD Wanti-Wanti Pemprov DKI, Air Bersih Masih Sulit, Baru 67 Persen
- DKJ Bakal Alokasikan 5 Persen APBD Buat Kelurahan
- Pemprov DKI Dukung Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan Berkonsep TOD
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Pemprov Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar
- PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Posko Aduan ‘Komplain’ Penonaktifan NIK