Harga BBM Subsidi Dibahas Saat APBN-P

JAKARTA- Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan, Bambang Brodjonegoro nmengatakan pembahasan harga premium idealnya dilakukan pada pertengahan tahun ini saat dilakukan pembahasan APBN-P. Pembahasan itu dimaksudkan sebagai opsi untuk kebijakan subsidi BBM yang dinilai membebani alokasi anggaran pemerintah.

"Saat membahas APBN-P adalah waktu yang gampang. Saat Juli APBN-P dibahas, nanti akan ada keputusannya. Saat itu sudah opsi mana yang diambil," kata Bambang menjawab wartawan di Jakarta, Senin (30/5).

Sementara itu, Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparaini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbukti, bahwa BBM premium dinikmati oleh 65 persen pengguna sepeda motor. Mereka dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke bawah.

"Artinya kalau ada opsi kenaikan harga BBM subsidi, maka bisa dibayangkan dampaknya pada kelompok ini. Ada 65 persen bagian penduduk Indonesia yang terkenda dampaknya," kata Hendri.