Harga Beras Tak Terkendali, Bukti Regulasi Tata Kelola Buruk

Harga Beras Tak Terkendali, Bukti Regulasi Tata Kelola Buruk
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin. Foto: Dok. FPKS DPR

4. Pemerintah perlu memperbesar peran dan kontribusi Bulog dalam mengamankan pasokan dan stabilitas harga. Hal ini bisa memperkuat kembali fungsi kontrol Pemerintah terhadap harga dan pasokan beras di pasar.

5. Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain Impor. kebijakan Impor hanya menunjukkan ketidakmampuan Pemerintan dalam mengelola perberasan nasional, dimana pada saat produksi tinggi harga beras justru naik. Perlu ada evaluasi terhadap pejabat terkait baik di level kebijakan maupun teknis.

“Rekomendasi PKS kepada pemerintah ini agar dapat didalami dan menjadi pertimbangan serta masukan sehingga pengelolaan tata niaga pangan kita semakin hari semakin baik. Dengan adanya perbaikan signifikan tata kelola beras di tengah masyarakat yang bisa langsung dirasakan, maka dapat sekaligus menepis dugaan adanya permainan mafia impor beras. Namun bila pemerintah masih terus-menerus melakukan impor dengan berbagai cara meski ada institusi pemerintah yang menyatakan beras surplus, ini jelas menunjukkan pemerintah sedang mengambil keuntungan dari rakyat.”


Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kisruh harga beras ini bukan kesengajaan. Adanya kesalahan data atau dugaan mafia impor beras harus ditepis pemerintah


Redaktur : Boy
Reporter : Boy, Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News