Hari Antitembakau, GAPPRI Ingatkan Jokowi tak Tunduk Regulasi Asing

Adapun industri kesehatan dan farmasi dengan nilai industri mencapai Rp 307 triliun, kontribusi pajak hanya Rp 3 triliun dan cukai hanya 0,3 persen. 

Dari industri telekomunikasi dengan nilai industri Rp 114 triliun, kontribusi pajak hanya Rp 3 triliun alias kontribusi pajak hanya 3 persen.

Ismanu, dalam surat itu, mengingatkan Presiden, bahwa seperti pernah disampaikan Panglima TNI beberapa waktu lalu, Proxy War yang dilakukan kelompok anti tembakau, terlihat dari target mereka yang memaksakan kehendak agar Indonesia meratifikasi dan mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), produk hukum yang 100 persen buatan asing. 

Kata Ismanu, seperti tertulis dalam surat, sudah banyak ahli yang menyatakan, bila kita mengaksesi FCTC, maka sepenuhnya IHT yang mampu memberikan pendapatan bagi pemerintah ratusan triliun akan dikendalikan oleh asing melalui badan dunia bernama World Health Organisation. 

Padahal, banyak berita yang menyatakan, WHO tidak sepenuhnya netral setelah mereka terlilit masalah keuangan. 

Kemudian, seperti disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagio, gerakan ini dibiayai industri farmasi global. Karena itu, gerakan antitembakau ini patut dipertanyakan, mereka bekerja untuk kepentingan siapa dan dengan tujuan apa.
 
"Kami melihat, kegiatan kelompok antitembakau yang mengaitkan IHT dengan peraturan kesehatan sangat tidak relevan. Pengenaan cukai tembakau menegaskan bahwa IHT sudah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah," tegas Ismanu.

Mengaitkan IHT dengan kesehatan, kata Ismanu, berlebihan. Padahal dampak kesehatan yang disebabkan asap kenalpot di jalan raya tentu lebih membahayakan dari pada asap rokok. 

Banyak hal lain yang berkaitan dengan kesehatan justru diabaikan kelompok antitembakau ini, seperti makanan berformalin, junkfood, dan masih banyak lagi, yang justru banyak dikonsumsi anak-anak kita yang berusia dini.