JPNN.com

Hari Ini 10 Ribu Massa Sekolah Swasta Berunjuk Rasa

Kamis, 16 Maret 2017 – 00:32 WIB Hari Ini 10 Ribu Massa Sekolah Swasta Berunjuk Rasa - JPNN.com

jpnn.com, SAMARINDA - Persoalan dana bantuan operasional sekolah (BOS) provinsi yang tidak lagi mengucur ke SMA/SMK/MA swasta di Provinsi Kalimantan Timur makin rumit.

Teranyar, musyawarah kerja kepala sekolah swasta (MKKSS) dari berbagai kabupaten/kota Kaltim berencana menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda dengan mengerahkan 10 ribu orang pada 16 Maret.

Padahal, pada hari yang sama, ada pelaksanaan ujian tengah semester (UTS).

Keputusan itu buntut tak ada solusi yang diperoleh dari audiensi Pemprov-MKKSS yang difasilitasi Komisi IV DPRD Kaltim, di Gedung D DPRD, Selasa (14/3) siang.

Pertemuan berlangsung singkat, hanya 30 menit. Dari pemprov, hanya dihadiri Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim Syafrian Hasani dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Idehamsyah.

Asisten sekprov Kaltim Bidang Pemerintahan dan Kesra dan asisten sekprov Kaltim Bidang Administrasi Umum berhalangan hadir.

Sementara itu, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kaltim dan kepala Badan Kepegawaian Daerah tak mengonfirmasi alasan ketidakhadiran.

“Saya tawarkan, apa tetap dilanjutkan? Yang mewakili dari pemprov menyampaikan tidak diberi kewenangan mengambil kebijakan,” ucap Zain Taufik Nurrohman, ketua Komisi IV DPRD Kaltim, membuka rapat.

2 dari 5 halaman

“Tidak,” sahut 145 orang dari MKKSS yang hadir sambil bertepuk tangan. Sontak saja, raut kekecewaan muncul.

Sebab, dari audiensi tersebut, mereka berharap, ada solusi yang bisa diperoleh. Nyatanya, semua masih di angan.

Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) SMA/SMK/MA swasta Didik Setiawan menyatakan, dalam mempersiapkan diri menghadiri audiensi ini tidak main-main.

Dia menyampaikan, ini merupakan hajat hidup orang banyak. Tidak hanya bagi tenaga didik, juga anak didik dan tenaga kependidikan lain.

“Kami hadir di sini bukan sembarangan. Utusan dari kabupaten/kota di Kaltim, jauh-jauh datang,” ujarnya.

Ketidakhadiran petinggi pemprov, sekber sekolah swasta berkesimpulan, pemprov tak menghiraukan pihaknya yang mengadu untuk minta jalan keluar masalah.

Dengan berat hati, lanjut dia, pada 16 Maret melangsungkan aksi damai.

“Kami minta ketua DPRD Kaltim dan Komisi IV bersedia mendampingi turun,” pintanya.

3 dari 5 halaman

Ketua MKKSS Kaltim Sabran Sudirman menegaskan, ketika petinggi pemprov tak hadir menjadi percuma audiensi dilanjutkan. Dalam kejadian ini, pemerintah memandang sekolah swasta sebelah mata. “Ini pelecehan,” tegasnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim mengatakan, sebagai mediator, kini pihaknya tak bisa melarang ataupun menyuruh MKKSS tak turun ke jalan akibat audiensi tak membuahkan solusi.

Terang dia, pemerintah jangan menganggap remeh persoalan ini.

“Kontribusinya untuk Kaltim juga besar. Mereka juga bayar pajak. Yang bersekolah adalah warga Kaltim,” terang dia.

Sebab, ini bukan hanya masalah BOS provinsi dan insentif, tapi menyangkut kemajuan pendidikan di Kaltim.

“Tanggal 16 ini tolong (pemerintah) menerima dengan baik. Minimal sekprov biar bisa memberi kepastian,” ucap mantan kepala Disdik Kaltim itu.

Kepala Biro Kesra Setprov Kaltim Syafrian Hasani selepas pertemuan mengatakan, dirinya diperintahkan atasan untuk menghadiri undangan.

Menurut penuturan dirinya, undangan audiensi dari dewan baru sampai Senin (13/3) sore.

4 dari 5 halaman

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...