Hasil Survei: Ada yang Anggap Pancasila dan UUD 1945 Perlu Diubah, Persentasenya Sebegini

Hasil Survei: Ada yang Anggap Pancasila dan UUD 1945 Perlu Diubah, Persentasenya Sebegini
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD". (ANTARA/HO-Survei SMRC)

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan rakyat Indonesia merasa tidak perlu lagi ada upaya mengamandemen UUD 1945 seperti yang dilakukan MPR di masa-masa awal reformasi.

"Mayoritas rakyat menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 saat ini sudah yang terbaik," ujar Ade.

Oleh karena itu, kata dia, adanya narasi untuk mengamandemen kembali UUD 1945 pada dasarnya tidak sejalan dengan pendapat rakyat.

"Misalnya belakangan ini terdengar adanya wacana agar dilakukan perubahan isi UUD 1945 tentang pemilihan presiden, masa jabatan presiden, maupun peran DPD," ujar Ade.

Wacana tentang perubahan ketetapan-ketetapan dalam UUD 1945 tersebut juga tidak sejalan dengan mayoritas responden menilai bahwa UUD 1945 seharusnya dianggap sudah final saat ini.

Menurut Ade, survei menunjukkan tingginya komitmen sikap rakyat untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

Survei SMRC menunjukkan 80 persen warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar.

"Penilaian ini tidak berbeda signifikan sejak 5 tahun lalu. Bahkan, perbandingan dalam jangka yang lebih panjang, 21 tahun, penilaian positif ini semakin tinggi," paparnya.

Hasil survei SMRC menunjukkan ada responden yang menganggap Pancasila dan UUD1945 perlu diubah, persentasenya sebegini.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News