Hasto: Begitu Ganjar Mengusulkan Hak Angket, Langsung Dilaporkan ke KPK

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pihak-pihak yang berusaha membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 mulai menerima intimidasi kekuatan tertentu.
Misalnya, kata dia, pihak yang selama ini menyerukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 menerima intimidasi.
Termasuk, kata Hasto, sosok capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang terekam pertama kali menggulirkan wacana penggunaan angket.
Ganjar, kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu, mulai diintimidasi dengan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menggulirkan hak angket.
Hasto berbicara demikian saat menjadi pembicara acara Election Talk #4, Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi yang dilaksanakan di area Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3).
"Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kami lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata dia, Kamis.
Hasto bahkan menyebut media tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin menyuarakan DPR bisa menggunakan hak angket demi menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.
"Itu setruman-setruman itu banyak sekali, ini media sudah banyak yang disetrum. Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti," ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.
Hasto Kristiyanto menganggap ada upaya politisasi dari langkah pelaporan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo ke KPK. Apa itu?
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Politikus PDIP Apresiasi Ide Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial