Hasto: Kudatuli Rekayasa Politik Membungkam Demokrasi

Hasto: Kudatuli Rekayasa Politik Membungkam Demokrasi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah). Foto: for JPNN.com

jpnn.com, GUNUNG KIDUL - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh kader PDI Perjuangan mengingat dengan mendalam peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau biasa disebut Kudatuli.

Hasto menyampaikan ajakan tersebut saat menghadiri pentas seni budaya peringatan peristiwa Kudatuli, di Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat (27/7).

"Peristiwa tersebut merupakan skenario rekayasa politik Orde Baru untuk membungkam demokrasi arus bawah dengan kekerasan," kata Hasto di hadapan ribuan kader dan masyarakat yang membuat Telaga Jonge menjadi merah.

Hasto juga mengingatkan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya tidak menggunakan kekerasan di dalam menyikapi peristiwa kekerasan tersebut.

Sebagai pengingat, pada tahun 1993, Megawati lewat Kongres Surabaya terpilih menjadi Ketua Umum PDI hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tak mendapat restu dari pemerintah Soeharto sehingga dibuatlah PDI tandingan.

Difasilitasi pemerintah Orde Baru, PDI tandingan menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Upaya massa PDI Soerjadi merebut kantor PDI Pro-Mega inilah yang memicu terjadinya peristiwa Kudatuli.

Dalam perjalanannya menghadapi Pemilu 1999, PDI Pro-Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan yang kemudian dideklarasikan pada 1 Februari 1999. Hasto menambahkan, dalam Pemilu 1999 PDI Perjuangan mampu merebut mayoritas hati rakyat Indonesia yang rindu akan perubahan.

PDI Perjuangan menang dengan 33 persen suara. "Rakyat menghendaki PDI Perjuangan untuk menang," pekik Hasto yang disambut gemuruh kader.

Hasto Kristiyanto menghadiri pentas seni budaya peringatan peristiwa Kudatuli, di Telaga Jonge Gunung Kidul.