Hasto Persoalkan Larangan Kampanye Pilpres di Pesantren
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Jokowi - Ma'ruf) Hasto Kristiyanto mempersoalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang kampanye di pesantren. Menurut Hasto, larangan itu sangat tidak tepat karena sama saja melarang Kiai Ma’ruf yang notabene ulama menyambangi pesantren.
Hasto mengatakan, Kiai Ma’ruf tentu punya jaringan luas di kalangan utama dan pesantren. "Ya, namanya kiai. Kalau kami lihat aturan itu harus melihat relevansinya," kata Hasto di Jakarta, Rabu (10/10).
Sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menambahkan, yang perlu dilarang dan ditindak adalah kampanye di tempat ibadah. Menurutnya, hal itu marak terjadi.
"Itu tidak diambil tempat yang tegas. Jadi membuat aturan itu harus sesuai bagaimana aturan dalam praktik," kata Hasto.
Hasto menambahkan, KPU seharusnya lebih menekankan pelarangan politik uang dan penggunaaan fasilitas negara. Sebab, Hasto memastikan pihaknya akan menghindari dua hal yang mengganggu proses demokrasi itu.
"Tetapi ketika seseorang datang dalam komunitas rakyat di situ, ya itu seharusnya ruang yang kami ini sama-sama dewasa menetukan boleh atau tidak," tandas Hasto.(tan/jpnn)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai larangan bagi capres ataupun cawapres berkampanye di pesantren tidak tepat.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sikap PDIP Masih Dinanti, Parpol Pendukung Prabowo Dag Dig Dug
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Mengenai Gibran, Begini Kata Tim Hukum
- Pilkada Serentak 2024, Hermus Indou Daftar Cabup Manokwari dari PAN
- Tokoh-Tokoh Riau Daftar Jadi Cagub PDIP: Ada Mantan Gubernur hingga Eks Koruptor