Hatta Minta Pemda Tak Umbar IUP ke Investor Asing

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta pemerintah daerah untuk bersikap selektif dan tidak sembarangan dalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada investor asing. Imbauan Hatta itu didasari kenyataan tentang rawannya pencurian sumber daya alam oleh asing.

Hal itu disampaikan Hatta saat acara ‘Diskusi Salman ITB’ di rumah dinas Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin (10/3). Menurutnya, banyak investor asing yang bertindak curang karena mendapat berbagai kemudahan. “Jika semua investor diberi kemudahan, kekayaan negara bisa dirampas dan tak bisa diambil kembali," katanya.

Lebih lanjut menteri yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu membeber sejumlah modus yang lazim digunakan perusahaan asing demi mendapat IUP. Biasanya, lanjut Hatta, investor asing awalnya menunjukkan keseriusan untuk menghormati dan menuruti aturan yang berlaku di Indonesia.

Namun bila izin sudah dikantongi dan kegiatan pertambangan sudah berjalan tanpa pangawasan, muncullah kecurangam. Menurutnya, investor asing tak segan-segan menggunakan cara licik.

Karenanya, lanjut Hatta, pemerintah mengingatkan investor asing untuk mematuhi aturan yang ada termasuk ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba maupun aturan turunannya. Salah satu yang ditekankan Hatta adalah kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara perusahaan pertambangan dengan pihak pemerintah. Menurutnya, jika pemda bisa bertindak pintar dalam memilih investor pertambangan, maka hal itu akan sangat berpengaruh bagi kemajuan ekonomi daerah penghasil tambang.  

"Kita mendorong investor masuk indonesia tapi ada aturan yang ditaati. Mereka bisa masuk PKP2B atau kontrak karya," ulasnya.

Imbauan Hatta mendapat dukungan penuh dari kader PAN di DPR. Anggota Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya menilai imbauan Hatta itu menunjukkan banyak pemda sering mengobral IUP. Pria yang pernah duduk di Komisi Pertambangan dan Energi DPR itu mengatakan, model-model kecurangan oleh perusahaan pertambangan pasti berakibat buruk bagi praktik otonomi daerah.

Karenanya Chandra menegaskan, imbauan Hatta itu semata-mata bukan demi kepentingan daerah tetapi juga bagi kepentingan lebih luas. "Ini bentuk nasionalisme demi kepentingan bangsa dan negara yang diperjuangkan oleh PAN. Kebetulan ketua umum kami (Hatta, red) gigih memperjuangkan itu,” tegasnya.(ara/jpnn)