Heboh Tagar soal Bahlil, Dugaan Kasus Suap Tambang Semakin Disorot
Fahmy menganggap dengan penegakan hukum, pemerintahan Presiden Jokowi bisa bersih dari oknum-oknum korup.
"Berkaca dari kasus SYL, dan menteri lainnya, jika KPK punya alat bukti yang cukup dan jadi tersangka, dia harus dipecat dari menteri," ucap Fahmy.
Penegakkan hukum ini penting, apalagi menurut Fahmy, masa pemerintahan Presiden Jokowi segera berakhir, agar tidak meninggalkan preseden buruk.
Dia menganggap perizinan tambang yang melawan hukum tentu sangat merugikan masyarakat, lingkungan, dan negara.
"Karena biasanya, banyak dari perusahaan yang legal itu punya banyak jaringan pertambangan ilegal. Itu yang terjadi selama ini," kata dia.
"Pertumbuhan tambang ilegal inilah yang merugikan negara," katanya. (tan/jpnn)
Perihal pemecatan itu pertama kali diungkapkan oleh pengamat pengamat ekonomi energi dan pertambangan dari UGM Fahmy Radhi.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Massa Datangi Mabes Polri Dukung Kapolri Berantas Premanisme di Muratara
- PMII Kritik Keras Tambang Lubang Galian C Samboja yang Kembali Menelan Korban
- Pengamat: Prabowo Akan Dikenang Presiden Pemersatu Bangsa jika Wujudkan Presidential Club
- Soal Kasus Tambang, Kejagung Diminta Dalami Peran Oknum Kementerian
- Bea Cukai jadi Sorotan, Pengamat Intelijen & Keamanan Merespons Begini
- Pesan Muhammadiyah soal Pengelolaan Tambang: Harus Berkesinambungan