Hemas ke Istana, Konflik Internal DPD Sampai di Meja Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masih dilanda dualisme kepemimpinan. Presiden Joko Widodo bahkan merasa perlu mengundang GKR Hemas selaku pimpinan DPD yang tergusur oleh kepemimpinan Oesman Sapta Odang (Oso) untuk beraudiensi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

Hemas mendatangi Istana Merdeka bersama sejumlah senator lainnya, antara lain Nurmawati Dewi Bantilan dan Anna Latuconsina. Praktisi hukum Irman Putrasidin juga mendampingi Hemas.

"Beliau meminta kami menjelaskan persoalan di DPD. Sudah kami jelaskan dan beliau memahami dan yang harus kami lakukan berikutnya," kata Hemas usai pertemuan.

Istri Gubernur DIY Sultang HB X itu menjelaskan, Presiden Jokowi ingin mengetahui hal yang sesungguhnya terjadi di DPD sehingga memicu dualisme kepemimpinan. Hemas mengatakan, kubunya dianggap tak taat hukum oleh pihak Oso yang kini memimpin DPD bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

"Saya mengatakan, saya masih masuk ranah hukum untuk menyelesaikan ini. Dan beliau banyak bertanya secara hukumnya," tutur Hemas. 

Sementara Irman selaku kuasa hukum Hemas mengatakan, konflik kepemimpinan di DPD belum selesai. Sebab, Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak mengambil putusan soal siapa pimpinan DPD yang sah. 

"Artinya DPD masih terbelah dua pimpinan. Pimpinan versi 2014-2019 yaitu Ibu Hemas dengan Pak Farouk Muhammad dan Pak Oesman Sapta. Kami menyampaikan juga akan mencari kepastian konstitusional siapa lembaga yang paling berwenang ke MK (Mahkamah Konstitusi, red),” jelasnya.

Irman mengharapkan MK nantinya bisa memutuskan kepemimpinan siapa yang sah di DPD. Menurutnya, hal itu penting demi hubungan kelembagaan antara presiden dengan DPD.