Himmatul Aliyah Serahkan APD ke RSUD Tarakan dan Pasar Minggu
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyerahkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk dua rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta, yakni RSUD Tarakan dan RSUD Pasar Minggu.
Serah terima bantuan dilakukan di kantor Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Jumat (29/5) kemarin.
Bantuan APD tersebut bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ditujukan untuk penanggulangan Covid-19.
Himma mengatakan bahwa dalam upaya penanggulangan Covid-19, Kemendikbud melakukan realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020, antara lain melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberi bantuan APD melalui sejumlah RS Pendidikan dan Fakultas Kedokteran di Indonesia.
Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19.
"Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga medis di kedua rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien Covid-19," kata Himma, dalam keterangannya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini juga memberi apresiasi kepada Kemendikbud yang telah turut serta dalam penanganan wabah Covid-19.
Pada bantuan APD kali ini, masing-masing rumah sakit mendapat 125 paket yang terdiri dari gown cover all, masker N95, sarung tangan, dan sepatu boot. (fat/jpnn)
Himmatul Aliyah juga memberi apresiasi kepada Kemendikbud yang telah turut serta dalam penanganan wabah Covid-19.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Usut Kasus Korupsi APD di Era Covid-19, KPK Periksa Komut dan Dirut PT Permana Putra Mandiri
- Usut Kasus Korupsi APD Era Covid-19, KPK Periksa Direktur Dunia Trans Logistik dan Dirut TMG Cipta
- Usut Kasus Korupsi APD era Covid-19, KPK Periksa 3 Bos Perusahaan Garmen
- KPK Menduga eks Sekjen Kemenkes dan Komut PT Permana Putra Mandiri Cawe-cawe di Kasus Pengadaan APD
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid, KPK Panggil Bos PT GA Indonesia Sung Wook Song
- Korupsi APD Covid-19, Irjen Kemenag Mangkir dari Panggilan KPK