Selasa, 20 Agustus 2019 – 17:17 WIB

Hindari Polemik, Nono Usulkan Koalisi Kebangsaan di MPR

Jumat, 12 Juli 2019 – 23:20 WIB
Hindari Polemik, Nono Usulkan Koalisi Kebangsaan di MPR  - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono setuju bahwa koalisi yang paling baik di MPR adalah kebangsaan. Menurut dia, tidak perlu ada pro dan kontra lagi, karena yang diputuskan MPR adalah hal yang bersifat kebangsaan.

“Misalnya bagaimana tentang menjaga Empat Pilar, pelarangan partai komunis itu ada disitu dan seterusnya, itu saya setuju,” kata Nono dalam diskusi 'Membangun Koalisi Permanen di Parlemen”, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7).

Hanya saja, mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) itu memahami bahwa tentunya MPR tidak bisa terlepas dari kepentingan politik. Dia mencontohkan, siapa pun individu dan dari partai mana pun, pasti berkeinginan untuk duduk sebagai pimpinan atau ketua MPR.

Karena itu, ujar Nono, belakangan ini sudah ada beberapa partai politik yang men-declare atau menyatakan bahwa selayaknya mereka yang ada di posisi pimpinan maupun ketua MPR. “Artinya, ada kepentingan politik di situ, apalagi, maaf ya, menuju 2024 pasti ada kepentingan,” ujar wakil ketua DPD itu.

BACA JUGA: Koalisi Indonesia Kerja Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR

Nono memahami bahwa kalau di DPR, tentu akan ada oposan dan tidak. Sebab, kata Nono, kebetulan berangkat dari dan sampai pemilu, kekuatan politik terbelah dua. Hanya saja, kata Nono, kemungkinan terjadi sedikit perubahan karena ada partai yang sebelumnya di luar koalisi merapat ke pemerintah.

“Warna ini menurut saya akan mewarnai MPR juga. Ke depan akan terjadi persaingan, tergantung bagaimana mengolah kekuatan khususnya yang melekat pada pemerintah ini untuk menentukan koalisi,” ungkap senator daerah pemilihan Maluku itu.

Lebih lanjut Nono setuju bahwa kekuasaan yang lebih kuat itu harus berada di pemerintah, mengingat Indonesia menganut sistem presidensial, dan bukan parlementer. Namun demikian, Nono setuju bahwa pemerintahan juga harus dikontrol atau check and balance.

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar