HMI Jawa Barat Minta Anggaran Penanggulangan Covid-19 Jabar Dievaluasi

Kinerja pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dan terdampak covid-19 juga dinilai tidak berjalan dengan baik. Ada penyaluran yang terlambat dan tidak tepat sasaran.

"(Penyaluran bantuan yang terlambat) menimbulkan kegaduhan dan permasalahan di masyarakat. Strategi skema bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien, sehingga perlu dievaluasi," katanya.

Di samping itu, Khoirul menyebut ada koordinasi yang buruk antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terkait pendataan masyarakat yang terdampak pandemi.

Sehingga banyak bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran, dan mengalami keterlambatan penyalurannya.

Khoirul juga mengajak seluruh kader HMI di seluruh cabang di Jawa Barat dan masyarakat untuk melakukan gerakan 'AwasiBersama' untuk mengawasi kinerja pemerintah dari  kebijakan sampai implementasinya. 

"Sehingga, seluruh aktivitas pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 ini bisa berjalan optimal," ujar dia.

Gerakan 'Awasi bersama' juga meminta KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Ombudsman turut aktif mengawasi pelaksaan penanggulangan Covid-19. Dan juga tegas melakukan penindakan jika terdapat maladministrasi dan indikasi pelanggaran.(chi/jpnn)