Hmm... Makin Kuat Indikasi Pansus Pelindo Sasar Bu Rinso

jpnn.com - JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo telah bekerja selama dua pekan. Sejumlah pihak seperti Jaksa Agung M Prasetyo, bekas Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso, serta Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pun telah memberikan keterangan di hadapan pansus pimpinan politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka itu.

Namun, kritik ke pansus bentukan DPR itu terus muncul. Sebab, ada kesan yang semakin kuat bahwa Pansus Pelindo bukan untuk membenahi kinerja BUMN, tetapi justru membidik individu.

Kritik dan penilaian itulah yang muncul dari pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Firman Manan. Menurutnya, kesan kuat yang muncul memang menunjukkan bahwa pansus itu sarat kepentingan politik.

"Sudah mulai kelihatan ke mana arah dari pansus itu. Saya tak begitu yakin pansus itu bisa bebas dari kepentingan politik. Kasus Pelindo hanya menjadi antara untuk mendiskreditkan seseorang," ujarnya, Sabtu (31/10).

Karenanya Firman menduga Pansus Pelindo sudah tidak mengusung agenda murni lagi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di BUMN yang dipimpin RJ Lino itu. Sebab, sasaran tembak sesungguhnya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno yang kini beken dengan sebutan Bu Rinso.

“Pansus sangat rentan di intervensi oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan Rini Soemarno segera meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Hal ini terlihat saat rapat pansus berlangsung sudah kurang fokus mengungkap permasalahan pokok yang terjadi di Pelindo II,” ujarnya.

Firman menambahkan, jika pansus memang ingin membongkar kasus-kasus hukum di Pelindo II, maka sebenarnya aparat penegak hukum pun sudah melakukannya. Ia justru berharap agar kinerja Pansus Pelindo tidak tumpang tindih dengan aparat penegak hukum yang tengah mengusut dugaan korupsi di BUMN pengelola pelabuhan itu.

Karenanya ia mengajak publik untuk benar-benar mengawasi kinerja Pansus Pelindo. "Pansus sudah bekerja dan suka atau tidak proses politiklah yang terjadi. Yang perlu diawasi publik adalah jangan sampai proses politik menafikan proses hukum yang sedang berlangsung dan mendiskreditkan seseorang," ulasnya.(ara/JPNN)