HMS Center: Relaksasi PSBB Berpeluang Beri Kebebasan Bagi TKA Tiongkok Masuk ke Indonesia
"Perubahan kebijakan yang begitu cepat, bantah-bantahan antar lembaga negara atau kementerian, kebingungan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam mengatasi pandemi, membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada keseriusan pemerintah," terangnya.
Hardjuno menilai, relaksasi ni mengkonfirmasikan kegagapan pemerintah menghadapi wabah virus ini. Apalagi, kebijakan pemerintah ini tanpa dasar yang kuat.
"Jadi, alangkah bijak jika perubahan kebijakan didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesehatan," ulasnya.
Seharusnya, menurut Hardjuno, pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik. Karena rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
Justru relaksasi ini membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah.
Hal ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tidak mempunyai grand desain penanganan virus corona.
"Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasai wabah Covid-19," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB.
Pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.
- Dorong Reformasi Hukum, Hardjuno Wacanakan Perampasan Aset Koruptor Tanpa Melalui Tuntutan Pidana
- Vietnam Tengah Menghadapi Skandal Korupsi Perbankan, HMS Center: Mirip Kasus BLBI di Indonesia
- HMS Center Ingatkan Menko Polhukam Tak Sekadar Lips Service Tangani Skandal BLBI
- Program MBKM Studi PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kunjungi SHW Center
- Soroti Kasus Perundungan, Hardjuno Wiwoho: Efektifkan Peran Satgas Anti-Cyberbullying
- SHW Center: Pilih Calon Pemimpin yang Berpihak pada Sektor UMKM