HNW: Pancasila Harus Jadi Rujukan Bagi Seluruh Komponen Bangsa

HNW: Pancasila Harus Jadi Rujukan Bagi Seluruh Komponen Bangsa
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW). Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid mengatakan Pancasila harus menjadi rujukan bagi seluruh elemen bangsa. Termasuk dalam mendeteksi perilaku atau kebijakan yang menyimpang serta membahayakan NKRI.

Hal ini disampaikan Hidayat dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Selatan di Jakarta, Jumat (10/4).

Salah satu fungsi FKDM di daerah adalah untuk membantu instrumen negara dalam urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.

Menurut HNW sapaan Hidayat, apabila Pancasila menjadi rujukan bersama dalam bernegara, maka segala bentuk perilaku atau kebijakan menyimpang yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dapat dideteksi sejak dini.

“Pancasila harus menjadi rujukan kita bersama dalam mendeteksi secara dini berbagai perilaku yang potensial mengancam NKRI,” ujarnya.

Sayangnya, lanjut Hidayat rujukan ini sering digunakan secara kurang obyektif, kadang malah tidak sesuai dengan Pancasila karena menghadirkan sikap yang tidak adil, tidak manusiawi dan tidak beradab, yang bisa berdampak kepada kerawanan kesatupaduan Bangsa Negara NKR.

Hidayat yang biasa disapa HNW mencontohkan beberapa waktu lalu, ada seorang menteri yang menyampaikan early warning pernyataan terbuka tetapi cenderung tidak adil dan tidak objektif.

Sang menteri melakukan generalisasi kecurigaan terhadap anak muda yang rajin ke masjid, hapal Al-Qur’an, pintar bahasa Arab dan good looking sebagai bibit radikalisme atau terorisme.

Hidayat Nur Wahid mengatakan Pancasila harus menjadi rujukan bagi seluruh elemen bangsa. Termasuk dalam mendeteksi perilaku atau kebijakan yang menyimpang serta membahayakan NKRI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News