HNW: Pancasila Harus Jadi Rujukan Bagi Seluruh Komponen Bangsa

“Ini contoh deteksi dini yang tidak adil, tidak manusiawi dan tidak beradab, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Apalagi rajin ke masjid justru bisa jadi wujud mengamalkan sila pertama dari Pancasila,” jelasnya.

HNW mengakui bahwa segala bentuk radikalisme dan terorisme harus ditolak. Tetapi penolakan tersebut jangan sampai menggeneralisasi mereka atau anak-anak muda yang rajin ke masjid, atau justru malah mencurigai mereka.

Seharusnya anak muda yang sudah mau ke Masjid itu diayomi dan dijaga agar bisa jadi mitra FKDM, mengatasi masalah-masalah yang menyebar di kalangan milenial dan anak-anak muda. Seperti, masalah narkoba, sex bebas, kumpul kebo, hingga tawuran. Karena semua tindakan itu bertentangan dengan Pancasila, merugikan masyarakat dan menghadirkan ketidakamanan warga.

Menurut HNW, sikap deteksi dini tersebut kontras dengan perilaku menyimpang di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

“Misalnya, di sana sini ada mabuk-mabukan justru dibiarkan saja.

Menurut HNW, apabila jujur dan serius merujuk ke Pancasila, maka kewaspadaan dini kita tidak perlu rumit dan aneh-aneh. Semua gamblang karena 5 Sila dalam Pancasila juga sangat gamblang dan gampang dipahami. Jangan yang ke masjid yang mengamalkan sila 1 Pancasila, secara berlebihan distigma.

“Betul terorisme dan radikalisme oleh siapapun dengan alasan apapun harus dikoreksi dan diwaspadai, tapi perilaku dan ideologi menyimpang yang lain seperti komunisme, ateisme, liberalisme, kapitalisme, separatisme, mabuk-mabukan miras, s*ks bebas, yang semuanya bertentangan dengan Pancasila, jangan malah tidak mendapatkan kewaspadaan dini dan tindakan hukum yang semestinya,” jelasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa kewaspadaan dini menggunakan instrumen Pancasila juga tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga harus digunakan untuk meluruskan perilaku menyimpang penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun di legislatif dan yudikatif. Beberapa rencana kebijakan harus diwaspadai secara dini apabila itu berpotensi melanggar Pancasila.