Honorer & ASN PPPK Tolak Tapera, Mending Fasilitasi Uang Muka, Cicilan Murah 

jpnn.com, JAKARTA - Honorer dan ASN PPPK ramai-ramai menolak Tabungan perumahan rakyat (tapera).

Tapera dinilai menambah beban rakyat khususnya honorer dan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK).

"Jangankan honorer, ASN PPPK saja masih kesulitan ekonomi, apalagi kami ini dihitung sebagai pekerja baru alias nol tahun meskipun pengalaman belasan tahun," kata Ajun, pengurus ASN PPPK di Kabupaten Ponorogo kepada JPNN.com, Senin (10/6).

Dia menambahkan bukan hanya guru honorer maupun PPPK yang keberatan dengan Tapera. Tenaga kesehatan (nakes) juga demikian. Mereka mempertanyakan arah kebijakan Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 ini.

Masalah honorer puluhan tahun belum tuntas, tetapi malah membuat kebijakan aneh yang  akan membuat honorer menderita.

"Kami yang sudah diangkat ASN PPPK pun belum pulih dari penderitaan. Sebab, gaji yang diberikan pun banyak potongannya," ujar Ajun yang merupakan ASN PPPK nakes.

Dia mempertanyakan ada apa dengan Jokowi yang di akhir masa jabatannya mengeluarkan kebijakan tidak berpihak kepada rakyat.

Ajun menegaskan nakes dan karyawan buruh menolak Tapera. Selama ini program tabungan perumahan yang berlaku bagi PNS dan saat pensiun tidak jelas dananya. Artinya pemerintah tidak pernah bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut.