Honorer K1 Resmi CPNS Sejak 1 Desember

Dia mengakui pengurusan honorer K1 memang agak lamban. Tasdik beralasan pemerintah tidak mau gegabah. Jangan sampai ada honorer yang datanya  tidak benar. "Ini menyangkut nasib orang loh. Kalau tidak teliti, bisa-bisa yang berhak diangkat CPNS justru tidak diangkat, demikian sebaliknya," ucapnya.

Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, saat ini ada 32 kabupaten/kota yang sedang diaudit dengan tujuan tertentu, 15 kab/kota diaudit oleh QA BPKP karena memiliki tenaga honorer yang lebih dari 500 orang.

Itu sebabnya, ke-47 daerah tersebut tidak diundang dalam rakornas penyerahan formasi honorer K1. "Karena masih ada masalah makanya mereka tidak diundang. Mereka nanti tetap diundang kalau sudah selesai diperiksa," tandasnya. (Esy/jpnn)