Hosni Mubarak Tolak Mundur
Massa Pro Pemerintah Serang Demonstran
Kamis, 03 Februari 2011 – 06:36 WIB
KAIRO - Deadline mundur yang ditetapkan oleh kelompok anti pemerintah tidak digubris Presiden Mesir Hosni Mubarak. Penguasa Negeri Firaun selama 30 tahun itu juga tidak menghiraukan tuntutan jutaan warga yang berdemonstrasi seminggu terakhir untuk segera menanggalkan jabatan Jumat (4/2).
Kemarin Mubarak, 82, bahkan memastikan tetap bertahan sebagai presiden hingga masa kepemimpinannya berakhir. Melalui siaran langsung televisi, dia juga berani menyatakan memilih mati di tanah Mesir. "Saya akan memaksimalkan beberapa bulan yang tersisa dari jabatan saya untuk melayani kehendak rakyat," tegas Mubarak saat ditayangkan Al Jazeera Rabu dini hari WIB (2/2) atau Selasa pukul 23.00 waktu setempat.
Baca Juga:
Mantan komandan angkatan udara yang berkuasa sejak 1981, pasca terbunuhnya sang Presiden Anwar Sadat, itu memastikan tidak akan mencalonkan diri pada pemilihan umum mendatang. Artinya, dia bakal memimpin pemerintahan transisi sampai pemilihan presiden mendatang, yang dijadwalkan September nanti.
Sontak, pernyataan Mubarak tersebut langsung menuai reaksi keras dari kelompok oposisi. Bahkan, ratusan ribu orang di Tahrir Square, Kairo, sangat marah saat menyaksikan langsung pidato Mubarak. Tidak sedikit demonstran yang melemparkan sepatu ke udara. Layar besar yang menayangkan pidato Mubarak itu langsung menjadi sasaran lemparan botol dan batu. Mereka berteriak, "Pergi! Pergi!" sambil mengacungkan sepatu, tanda penghinaan di masyarakat Arab.
KAIRO - Deadline mundur yang ditetapkan oleh kelompok anti pemerintah tidak digubris Presiden Mesir Hosni Mubarak. Penguasa Negeri Firaun selama
BERITA TERKAIT
- Kemlu RI: World Water Forum di Bali Bakal Melahirkan Deklarasi Bersejarah
- Alhamdulillah, Israel dan AS Pastikan 160 Ribu Bahan Bakar Telah Terkirim ke Gaza
- Soal IUU Fishing, RI Tidak Perlu Berkompromi dengan Vietnam
- Jemaah Islamiyah Kembali Berulah, Dua Polisi Malaysia Tewas di Markas
- Tahan Bantuan untuk Israel, Joe Biden 'Dihajar' DPR Amerika
- Stafsus Kementerian Investasi Pradana Soroti Ketidakadilan Kerja Sama Antarnegara